Dirjen Kebijakan Moneter Kemenkeu Febrio Kakarivu jawab pertanyaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Lakas (Prabowo)-PemerintahanGibran) Rasioutangtahun 2025 akan menjadi sekitar40%dari produk domestikbruto (PDB).
Nilai rasio utang ini mendekati tingkat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang mencapai 40,73 terhadap PDB.
Mengutip drafpertama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, tingkat utang pemerintahan Prabowo berada dalam targetanggaran yang berkisarantara 39,77% hingga 40,14%.
Target tersebut melebihi target realisasi utang pemerintah tahun 2023 (38,98%) dan target tahun 2024 sebesar 38,26% PDB.
Pak Febrio menyampaikan, RKP pemerintah selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu pada program kerja pemerintah,kemudian pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pokok-pokok pembahasan KEM-PPKF selanjutnya akan dimasukkan ke dalam APBN 2025.
Mengundang Masyarakat Untuk Berpartisipasi.
Pak Febrio mengatakanDepartemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)jugaakandilibatkandalampembahasanini.Iajugamemintapartisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rencana kerja pemerintahan Prabowo dan Gibran.
“Nanti ada RKPdansetelahitu ada DPR. Jadi kita ikuti saja prosesnya,” jelasnya.
Sebelumnya Prabowo Gibran
Sebelumnya, calon presiden nomor dua, Prabowo Subianto, menyebut rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (ULN) termasuk yang terendah di dunia.
“Utang luar negeri Indonesiasaatiniadalah salah satu yang terendah di dunia di bandingkan dengan PDB,yaitu masih sekitar 40 persen, sementara negara-negara lain jauh lebihtinggi,”kata Prabowo pada 7 Januari 204Dia berbicara dalam debat presiden hari Minggu.“Jadi masih sekitar 40 persen, dan negara lain jauh lebih tinggi dariitu,”kata Prabowo saat debat capres, Minggu, 7 Januari 204.
Prabowo mengakui pengelolaan utang perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pengelolaan utang melalui strategi ekonomi yang tepat seperti hilirisasi.
Potensi Dampak Ekonomi: Perluasan Program dan Infrastruktur
Target utang yang tinggi ini dimaksudkan untuk membantu pembiayaan program pembangunan dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.Parapendukungnyamengatakan langkah ini akan memungkinkan Indonesiauntukmempercepat pembangunan dan mencapaikesetaraanekonomi.
Namun, ada yang skeptis terhadap rencana tersebut karena khawatirakan berdampak negatif terhadap perekonomian. Mereka memperingatkan bahwa peningkatan utang yang signifikan dapat meningkatkan risiko fiskal, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Tanggapan Kementerian Keuangan: Pengawasan Kebijakan Utang
Dalamtanggapannya, Kementerian Keuanganmenekankan bahwa pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun mereka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal.
Mereka menekankan perlunya pengelolaan utang yang hati-hati dan transparan, memastikan bahwa peningkatan utang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian.
Kesimpulan
Usulanrencana target utang Prabowo-Gibran hingga 40% PDB memicu perdebatan sengit di masyarakat. Meskipun langkah ini diharapkandapatmempercepat pembangunan, penting bagi pemerintah untuk secarahati-hatimempertimbangkan potensi dampak ekonomi jangka panjang. Kementerian Keuangan akan terus mencermati kebijakan utang ini dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Average Rating